Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Latar Belakang Dalam rangka mempercepat revitalisasi sektor kehutanan untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan pembangunan hutan tanaman yang dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan. Kebijakan tersebut dilakukan melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR) guna memberikan akses hukum, akses lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat dalam pemanfaatan hutan produksi. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, terlibat langsung dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman rakyat dalam hal pemberian rekomendasi pemberian izin dan pencadangan areal, serta memfasilitasi penyusunan rencana dan kegiatan pendampingan, guna kelancaran pembangunan hutan tanaman rakyat.

Perkembangan Pembangunan HTR Pada tahun 2010, terdapat 3 (tiga) surat usulan perihal izin HTR dari Dinas Kehutanan Kab. Kutai Barat (No. S. 5225/403/HK-TU.P/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010), Dinas Kehutanan Kab. Berau (No. S.522.1/564/DKB.II/2010 tanggal 19 Juli 2010), dan Dinas Kehutanan Kab. Bulungan (No. S.522.1/391/Dishut-II/2010 tanggal 23 Juli 2010). Dari ketiga usulan tersebut yang memperoleh SK Pencadangan Areal HTR dari Menteri Kehutanan hanya usulan dari Dinas Kehutanan Kab. Bulungan, sesuai SK. 398/Menhut-II/2010 tanggal 6 Juli 2010 seluas 2.090 Ha. Sementara untuk dua usulan lainnya hingga pada akhir tahun 2013 masih berproses di Kementerian Kehutanan. Sampai dengan pertengahan tahun 2014, perkembangan realisasi IUPHHK-HTR sudah mencapai 31 izin seluas 92 Ha dimana keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

Realisasi IUPHHK-HTR dari Tahun ke Tahun Sesuai SK Pencadangan Areal HTR No. SK. 398/Menhut-II/2010, luas yang dicadangkan untuk Kabupaten Bulungan adalah sebesar 2.090 Ha. Dari luas tersebut, izin IUPHHK-HTR yang sudah keluar sampai dengan saat ini sebanyak 31 izin seluas 92 Ha. Realisasi IUPHHK-HTR dari tahun ke tahun hingga tahun 2014 sebagai berikut :

Tahun 2011 : Setelah kegiatan verifikasi lahan pemohon, Balai memberikan rekomendasi terhadap 9 izin IUPHHK-HTR, yang kemudian dikeluarkan izinnya oleh Bupati atas 9 izin IUPHHK-HTR tersebut terhadap lahan seluas 29,03 Ha.

Tahun 2012 : Setelah kegiatan verifikasi lahan pemohon, Balai memberikan rekomendasi atas 22 izin IUPHHK-HTR, yang kemudian diberikan izinnya oleh Bupati atas 22 izin tersebut pada lahan seluas 62,97 Ha.

Tahun 2013 : Terdapat sejumlah 55 pemohon IUPHHK-HTR seluas 123,8 Ha. Keseluruhan areal telah diverifikasi Balai, tapi hingga kini Balai masih dalam proses dalam pemberian rekomendasi.

Tahun 2014 : Sampai dengan akhir Mei 2014, sudah terdapat 44 pemohon IUPHHK-HTR, dimana kegiatan verifikasi areal pemohon tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun oleh Balai.

Peraturan Pendukung Peraturan terkait Hutan Tanaman Rakyat adalah sebagai berikut (dapat diperoleh langsung di alamat website Kementerian Kehutanan) :

  • Permenhut No. P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR dalam Hutan Tanaman.

  • Permenhut No. P.48/Menhut-II/2007 tanggal 31 Oktober 2007 Jo. Permenhut No. P.68/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Sumber Biaya HTI dan HTR.

  • Permenhut No. P.09/Menhut-II/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang Persyaratan Kelompok Tani Hutan untuk Mendapatkan Pinjaman Dana Bergulir Pembangunan HTR.

  • Permenhut no. 62/Menhut-II/2008 tanggal 6 November 2008 Jo. Permenhut No. 14.Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.

  • Peraturan Dirjen BPK No. P.02/VI-BPHT/2009 tanggal 30 Januari 2009 tentang Pedoman Pembangunan HTR pada Kemitraan dan Pola Developer.

  • Peraturan Dirjen BPK No. P.06/VI-BPHT/2008 tanggal 17 September 2008 tentang Perubahan Peraturan Dirjen BPK Nomor P.06/VI-BPHT/2007 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan HTR.

  • Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan No. P.01/Pusat P2H-1/2008 tentang Tata cara Permohonan, Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir Pembangunan Hutan Tanaman.