Perkembangan KPHP di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara

Hutan adalah satu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satuu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Pengelolaan Hutan adalah kegiatan yang meliputi tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan, dan konservasi alam. Sementara Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukkannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Berdasarkan fungsi pokoknya, maka seluruh kawasan hutan akan terbagi habis ke dalam 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu konservasi, lindung dan produksi. Dengan demikian terdapat 3 (tiga) bentuk unit KPH yaitu KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL) dan KPH Produksi (KPHP). KPH ditetapkan dalam satu atau lebih fungsi pokok hutan dan satu wilayah administrasi atau lintas wilayah administrasi pemerintahan. Apabila KPH terdiri atas lebih dari satu fungsi pokok hutan, maka penetapan KPH didasarkan pada fungsi pokok hutan yang luasannya dominan.

Pembentukan wilayah KPH mempertimbangkan antara lain karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, kondisi sosial, budaya, ekonomi masyarakat, kelembagaan masyarakat setempat, termasuk masyarakat hukum adat, batas administrasi pemerintahan, hamparan yang secara geografis merupakan satu kesatuan, batas alam atau buatan yang bersifat permanen, dan penguasaan lahan. Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, maka kriteria pembentukan wilayah KPH terbagi menjadi 4 (empat) kriteria yaitu, (1) kepastian wilayah kelola, (2) kelayakan ekologi, (3) kelayakan pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan, dan (4) kelayakan pengembangan pemanfaatan hutan.

Pada wilayah kerja BP2HP Wilayah XIII Samarinda yang meliputi 15 (lima belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Peta Evaluasi Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), kedua Provinsi tersebut telah terbagi ke dalam 4 (empat) KPHL dan 30 (tiga puluh) KPHP. Perkembangan sampai dengan tahun 2014, KPHL dan KPHP yang telah terbentuk dan ditetapkan serta telah memiliki SDM adalah sejumlah 10 (sepuluh) unit KPHP dan 1 (satu) unit KPHL. Antara lain KPHL Model Tarakan, KPHP Model Berau Barat, KPHP Model Kayan, KPHP Model Malinau, KPHP Model Meratus, KPHP Model Kendilo, KPHP Kabupaten Telakai, KPHP Kabupaten Belayan, KPHP Kabupaten Delta Mahakam, dan dua KPHP Provinsi, yaitu KPHP Provinsi Santan dan KPHP Provinsi Bongan dengan total luas keseluruhan 2.510.239 Ha. Detail informasi mengenai masing-masing KPHP sebagai berikut :

KPHP Model Berau Barat : berada di wilayah Kabupaten Berau, dengan luas Hutan Produksi 528.514 Ha dan luas Hutan Lindung 247.025 Ha, total luas KPH 775.539 Ha. Progress pemanfaatan pada unit KPH : seluas 480.669 Ha terdapat ijin IUPHHK Hutan Alam (11 ijin), seluas 18.575 Ha terdapat ijin IUPHHK Hutan Tanaman (1 ijin), dan seluas 1.308 Ha terdapat penetapan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Belum terdapat pencadangan HTR ataupun penetapan Hutan Desa. Kawasan yang belum terbebani ijin pemanfaatan seluas 27.962 Ha.

KPHP Model Kayan : berada di Kabupaten Bulungan, dengan luas Hutan Produksi 319.644 Ha dan luas Hutan Lindung 168.198 Ha. Progress pemanfaatan pada unit KPHP antara lain : seluas 292.037 Ha terdapat 10 (sepuluh) ijin IUPHHK Hutan Alam dan seluas 6.172 Ha terdapat 2 (dua) ijin IUPHHK Hutan Tanaman. Belum terdapat pencadangan HTR, penetapan Hutan Desa maupun Hutan Kemasyarakatan di wilayah KPHP dimaksud. Seluas 21.435 Ha adalah kawasan KPH yang tidak dibebani ijin pemanfaatan.

KPHP Model Malinau : berada di Kabupaten Malinau, dengan luas Hutan Produksi 494.789 Ha dan luas Hutan Lindung 220.723 Ha. Progress pemanfaatan pada unit KPHP antara lain : seluas 292.037 Ha terdapat 10 (sepuluh) ijin IUPHHK Hutan Alam dan seluas 6.172 Ha terdapat 2 (dua) ijin IUPHHK Hutan Tanaman. Belum terdapat pencadangan HTR dan penetapan Hutan Desa maupun Hutan Kemasyarakatan di areal KPHP. Seluas 196.580 Ha adalah kawasan yang tidak terbebani ijin pemanfaatan.

KPHP Model Meratus : berada di lintas beberapa kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Paser, Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan, dimana keseluruhan luasnya adalah Hutan Produksi, seluas 387.488 Ha. Di wilayah KPHP dimaksud belum terdapat satu pun ijin pemanfaatan, baik IUPHHK Hutan Alam, IUPHHK Hutan Tanaman, HTR, Hutan Desa maupun Hutan Kemasyarakatan.

KPHP Model Kendilo : berada di Kabupaten Paser, dimana keseluruhan kawasan merupakan Hutan Produksi dengan luas 139.235 Ha. Terdapat 1 (satu) ijin IUPHHK Hutan Alam seluas 25.481 Ha dan 2 (dua) ijin IUPHHK Hutan Tanaman seluas 18.661 Ha sebagai pemanfaatan pada unit KPHP. Tidak terdapat pencadangan HTR, Hutan Desa maupun Hutan Kemasyarakatan. Seluas 95.093 Ha adalah kawasan yang tidak terbebani ijin pemanfaatan.

KPHP Kabupaten Telakai : berada di Kabupaten Paser, dimana KPHP ini baru saja terbentuk dan belum ada informasi mengenai luas kawasan maupun ijin pemanfaatannya.

KPHP Kabupaten Belayan : berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana KPHP ini baru saja terbentuk dan belum ada informasi mengenai luas kawasan maupun ijin pemanfaatannya.

KPHP Kabupaten Delta Mahakam : berada di Kabupaten Kutai Kartanegara, di daerah pesisir, dimana KPHP ini baru saja terbentuk dan belum ada informasi mengenai luas kawasan maupun ijin pemanfaatannya.

KPHP Provinsi Santan : berada di Kabupaten Kutai Timur, dimana KPHP ini baru saja terbentuk dan belum ada informasi mengenai luas kawasan maupun ijin pemanfaatannya.

KPHP Provinsi Bongan : berada di Kabupaten Paser dan Kutai Barat, dimana KPHP ini baru saja terbentuk dan belum ada informasi mengenai luas kawasan maupun ijin pemanfaatannya.

KPHL Tarakan : berada di Kota Tarakan, dengan luas Hutan Produksi 2.223 Ha dan Hutan Lindung 2.400 Ha, dimana luas Hutan Produksi dimaksud tidak terbebani ijin pemanfaatan.

Peta Sebaran KPHP dan KPHL di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dapat diklik disini. Peta Sebaran KPHP dan KPHL beserta detail ijin pemanfaatannya dapat diklik disini. Sementara Matriks Identifikasi KPH di Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara dapat diklik disini. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (P.6/menhut-II/2009) dapat diklik disini. Peraturan lebih lanjut mengenai KPHP dan kewenangannya guna mendukung percepatan operasionalisasi KPHP. Untuk selanjutnya informasi mengenai perkembangan KPHP akan terus kami update di artikel ini.