SiPongi - Deteksi Dini Kebakaran Hutan dan Lahan

Sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor SE.5/VI-BUHT/2015 tanggal 27 April 2015 yang ditujukan kepada seluruh IUPHHK seluruh Indonesia, bahwa pada pertengahan Maret 2015, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meluncurkan aplikasi pendeteksi dini kebakaran hutan dan lahan bernama SiPongi.

Aplikasi ini berbasis web dan dapat diakses melalui alamat http://sipongi.menlhk.go.id. SiPongi menyajikan informasi titik panas (hotspot) harian beserta atributnya, berupa lokasi koordinat dan lokasi administrasi (nama provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa) dari satelit NOAA18 dan Terra/Aqua MODIS. Data hotspot yang saat ini menjadi acuan adalah data hotspot dari satelit NOAA18, sementara data hotspot dari satelit Terra/Aqua MODIS disajikan sebagai data pelengkap. Pada status siaga darurat atau tanggap darurat, kedua sumber data satelit tersebut dapat dijadikan acuan dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Instansi terkait dan masyarakat juga dapat menyampaikan informasi kebakaran hutan dan lahan kepada Posko Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui saluran Call Center (0813-1003-5000) dan SMS Center (0812-9718-5000), dan dapat memantau melalui Facebook (SiPongi) dan Twitter (@HotspotSiPongi).

Sesuai yang disampaikan Menteri Siti Nurbaya pada saat peluncurannya di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, 12 Maret 2015, bahwa pemantauan titik api selama ini bekerjasama dengan UNICEF, Bappenas dan lembaga terkait lainnya guna memperoleh data akurat. Guna mendeteksi lebih dini, dibuatlah aplikasi SiPongi yang juga dapat membantu pemerintah mengurangi titik api yang berpotensi sebagai penyumbang karbon. Sebagaimana diketahui, Indonesia termasuk ke dalam 10 (sepuluh) besar negara penghasil karbon terbesar, dimana sebagian besar karbon berasal dari kebakaran hutan. Menurut beliau pula, aplikasi berbasis data satelit NOAA dan Terra ini dibantu oleh cahaya matahari menangkap suhu dan luasan titik api, lalu disampaikan ke pusat informasi dan ditampilkan ke web. Tak hanya titik api, aplikasi ini juga dapat menampilkan kualitas udara.

Kementerian LHK kemudian juga menggelar Rapat Koordinasi Siaga Darurat Kebakaran Hutan dan Lahan pada 31 Maret 2015 sebagai persiapan menghadapi puncak musim kemarau pada bulan Juni sampai dengan September, dimana Menteri LHK menekankan bahwa langkah penanganan karhutla tahun 2015 dititikberatkan pada upaya pencegahan, yang dilakukan melalui koordinasi intensif, kewaspadaan berbagai pihak, menjaga gambut tetap basah, sistem eco-hydro dari lahan gambut mengikuti kaidah ilmiah, sosialisasi masyarakat, optimalisasi penegakan hukum, serta antisipasi kondisi cuaca dan mengembangkan berbagai metode teknik ilmiah.

Selain aplikasi SiPongi sebagai deteksi dini dan Posko Karhutla via Call Center dan sebagainya, Kementerian LHK juga akan berkoordinasi dengan BNPB, Koordinasi Lintas Daerah (Pusat, Pemda, Akademisi, masyarakat dan swasta), termasuk menerbitkan SK Satgas Siaga Darurat Bencana Karhutla. BNPB sendiri telah mendukung dalam hal pembuatan 1.000 unit kanal dan hujan buatan di Riau, dimana Riau termasuk ke dalam daftar provinsi yang wilayahnya rawan kebakaran hutan dan lahan selain Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat.

Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sendiri, sebagai lingkup wilayah kerja BP2HP Wilayah XIII Samarinda, tidak termasuk ke dalam daftar. Padahal sejarah kebakaran hutan di Kalimantan Timur cukup berat. Yang terparah adalah tahun 1982-1983 dimana kebakaran hutan telah menghancurkan wilayah seluas 3,2 juta hektar, sementara pada tahun 1997/1998 dimana lebih dari 1,5 juta hektar lahan gambut terbakar di Sumatera dan 3 juta hektar di Kalimantan, Kalimantan Timur menyumbang sekitar 311.098 Ha. Kaltim-Kaltara memang memiliki lahan gambut jauh lebih sedikit dibanding Kalbar-Kalteng, yaitu sekitar 696.997 Ha atau sekitar 12% dari seluruh luas daratan Kaltim-Kaltara, sementara Kalteng mencapai 3 juta Ha atau 50%-nya dan Kalbar 1,7 juta Ha atau 30% dari luas daratannya.

Sementara data rekapitulasi luas kebakaran hutan per Provinsi di Indonesia yang diperoleh dari laman SiPongi, mencantumkan bahwa total luas kebakaran hutan di Kalimantan Timur sejak tahun 2010 s.d 2015 mencapai 533.740 Ha, sementara Kalimantan Utara nihil. Angka tersebut memang masih jauh di bawah beberapa Provinsi top list yang mencapai hingga jutaan hektar hutan dan lahan terbakar, tapi tetap saja 500 ribu hektar bukan angka yang sedikit. Koordinasi intensif dan kewaspadaan berbagai pihak tetap diperlukan, baik pihak ijin pengusahaan hutan dalam melaksanakan kewajiban perlindungan hutannya, KPHP terkait, dan masyarakat sekitar hutan.

Kondisi iklim terutama pada musim kemarau dimana curah hujan rendah dan intensitas panas matahari yang tinggi, ditambah jika ditemukan gejala gelombang panas El-Nino, adalah faktor pendorong kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Tapi faktor pemicunya adalah kegiatan land clearing hutan dan lahan dengan melakukan pembakaran. Melalui data satelit pada kasus kebakaran hutan tahun 1997-1998, diketahui bahwa 46% hotspot berada di lokasi perkebunan, terutama sawit. Diketahui pula bahwa terdapat 176 perusahaan bertanggungjawab, terdiri dari 133 perkebunan sawit, 28 HTI dan 15 perusahaan pembuka lahan transmigrasi.

Dengan demikian peraturan yang jelas bahwa tidak diperkenankan lagi melakukan land clearing dengan cara membakar hutan dan lahan, menjadi urgent untuk dibuat. Terbitlah setahun kemudian UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf d, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, dimana pengertian orang disini adalah baik individu, badan hukum maupun badan usaha. Pada penjelasan undang-undang tersebut, disebutkan bahwa pada prinsipnya pembakaran hutan dan lahan dilarang, tapi tindakan secara terbatas diperkenankan untuk tujuan khusus seperti pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama penyakit, pembinaan habitat tumbuhan dan satwa, dan pelaksanaannya harus memiliki ijin dari pihak berwenang.

Untuk sanksi, tercantum jelas pada pasal 78 ayat 3 (UU No. 41 Tahun 1999) bahwa barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf d tersebut, diancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal 5 milyar rupiah. Masih pada pasal yang sama ayat berikutnya (4), bahwa barangsiapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan pasal 50 ayat 3 huruf d tersebut, juga diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 1,5 milyar rupiah. Di bawah undang-undang dimaksud, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan pasal 19 yang berbunyi sama, bahwa setiap orang dilarang membakar hutan, kecuali pelaksanaan pembakaran berijin secara terbatas untuk tujuan khusus. Tapi disini sanksi pidana yang tercantum pada pasal 42 dan 43, tidak menyebutkan bahwa tindakan membakar hutan adalah salah satu pelanggarannya. Disebutkan pula sanksi berupa ganti rugi terhadap negara pada pasal 45 dan 46, bahwa setiap perbuatan melanggar hukum ketentuan Undang-undang, dengan tidak mengurangi sanksi pidana, wajib membayar ganti rugi yang besarnya ditetapkan oleh Menteri, dimana uang ganti rugi digunakan untuk biaya rehabilitasi dan pemulihan hutan yang rusak tersebut.

Ketentuan lain dibawahnya adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman dan P.62/Menhut-II/2014 tentang Izin Pemanfaatan Kayu, yang mengatur ijin pengusahaan hutan yang melakukan kegiatan land clearing untuk tujuan non kehutanan seperti perkebunan atau pertambangan, baik di areal APL maupun hutan produksi, seperti HTI, IPK, IPPKH, HGU dan ijin lainnya. Di dalam peraturan tersebut, telah digarisbawahi bahwa land clearing wajib dilakukan dengan cara penebangan kayu di atasnya dan membayar PNBP-nya berupa PSDH, DR dan atau PNT. Jelas pula tercantum kewajiban pemegang ijin pengusahaan hutan salah satunya adalah mengamankan arealnya dari gangguan kebakaran hutan.

Di beberapa Kabupaten di Indonesia, salah satunya Nunukan, Kalimantan Utara, juga sudah menetapkan peraturan bahwa setiap land clearing dilarang melakukan pembakaran hutan dan lahan, jika tidak akan dikenakan sanksi pidana. Sayangnya, dengan beberapa peraturan dan sanksi terkait tindakan pembakaran hutan dan lahan maupun akibat kelalaian atasnya, masih saja ada beberapa ijin yang melakukan tindak pembakaran hutan. Seperti halnya pada tahun 2014 lalu, terjadi kebakaran hutan ribuan hektar di Sumatera-Kalimantan yang didominasi oleh Provinsi Riau, dimana menurut data satelit NOAA-18, dari 8.513 titik api yang dipindai terdapat 1.579 titik api berasal dari areal perkebunan.

Selain berbagai upaya edukasi, koordinasi intensif, deteksi dini, peningkatan SDM pengendali kebakaran seperti Brigade Manggala Agni, maupun pengaduan masyarakat terpadu terkait kebakaran hutan dan lahan, mungkin sudah saatnya penegakan hukum dijalankan dengan serius, tanpa pandang bulu, baik perorangan, badan hukum, maupun badan usaha, bahwa selain penanganan secara terbatas yang memiliki ijin dari pihak berwenang, seperti pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama penyakit dan pembinaan habitat tumbuhan dan satwa, setiap orang dilarang membakar hutan, jika melanggar dikenakan ancaman sanksi pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 milyar rupiah, titik.

(Sumber : sipongi.menlhk.go.id dan indonesia.wetlands.org)