Sosialisasi Tertib Peredaran Hasil Hutan di Kalimantan Timur

Dalam upaya mendukung pelaksanaan penatausahaan hasil hutan  di Provinsi Kalimantan Timur, BPHP Wilayah XI bersama Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur senantiasa berkoordinasi dan bekerjasama guna mewujudkan tertibnya peredaran hasil hutan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis, tanggal 3 November 2016, bertempat di Aula Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Jl. Kusuma Bangsa - Samarinda, yaitu kegiatan Sosialisasi Tertib Peredaran Hasil Hutan dengan tema "Peningkatan Integritas SDM dan Kapasitas Kehutanan Dalam Mendukung Tertib PUHH".

Acara ini dibuka oleh Kepala BPHP XI, Bpk. C. Hendro Widjanarko, dan dilanjutkan penyampaian materi oleh beberapa narasumber, diantaranya Bpk. Ir. Herman Hermawan, MM (Kepala Pusat Kebijakan Strategis KemenLHK), Bpk. Ir. Awriya Ibrahim, MM (Direktur Iuran dan Peredaran Hasil Hutan), serta Bpk. Ir. Wahyu Widhi Heranata, M. Si (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur).

Bagaimana implementasi urusan pemerintahan bidang kehutanan pasca UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah yang menjadi fokus materi yang disampaikan oleh Bpk. Ir. Herman Hermawan, MM. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki peran sangat penting dan strategis dalam pembangunan kehutanan di daerah, mengingat pemerintah daerah Kab/Kota tidak lagi memiliki kewenangan. Bahwa peralihan kewenangan tersebut tetap memastikan dan menjamin penyelenggaran kehutanan ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan, dan bahwa pengelolaan kehutanan diprioritaskan di tingkat tapak (materi dapat diunduh di sini).

Bpk. Ir. Awriya Ibrahim, MM untuk selanjutnya berkesempatan menyampaikan materi "Peredaran Hasil Hutan Berbasis Aplikasi SIPUHH Online", dengan fokus pembahasan terhadap apa yang menjadi tantangan PUHH yaitu penyalahgunaan/pemalsuan dokumen PUHH untuk melindungi kayu ilegal, bagaimana PUHH memastikan seluruh peran dalam tahapan PUHH, dalam hal ini tidak hanya para pemegang izin, untuk melaksanakan PUHH benar-benar sesuai ketentuan, dan terakhir, bahwa tertib peredaran hasil hutan tidak sepenuhnya bergantung pada PUHH tapi juga harus dibarengi dengan penegakan hukum terhadap izin ilegal. Sesuai kajian KPK terdapat potential lost PNBP ┬▒Rp 5,24 s.d Rp 7,24 triliun yang disebabkan oleh konversi kawasan hutan menjadi perkebunan, penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan dan kepentingan lainnya seperti transmigrasi, pertanian dan lainnya, sementara produksi kayu dari pemegang izin yang tertebang hanya mencapai 19 s.d 23 % dari target, ditemukan keiatan manipulasi data potensi tegakan (terutama untuk kegiatan land clearing), KBK tidak di-LHP-kan, GanisPHPL yang memiliki integritas rendah, maraknya pembuatan dokumen PUHH palsu, komitmen UM yang rendah dengan memanfaatkan kemudahan regulasi pemerintah, dan kegiatan bindalwas (pembinaan, pengendalian dan pengawasan) yang tidak maksimal. (materi dapat diunduh di sini).

Sementara Bpk. Ir. Wahyu Widhi Heranata, M. Si lebih fokus pada penyampaian beberapa upaya yang telah dilakukan guna mendukung tertib peredaran hasil hutan di Provinsi Kalimantan Timur, dilanjutkan diskusi dan paparan mengenai sinergi SIPUHH, SIMPONI dan SI-PNBP oleh Bpk. Muhammad Zein, S. Hut, M. Sc beserta beberapa operator Balai (materi yang dapat dapat diunduh   : 1, 2, 3 dan 4).

Acara sosialisasi khusus dihadiri oleh para operator pemegang izin, yang terkait langsung dalam pelaksanaan PUHH menggunakan aplikasi SI-PUHH Online, beserta beberapa pimpinan pemegang izin, APHI, ISWA, dan pihak terkait.

Diharapkan untuk ke depan, dengan berkumpulnya berbagai peran terkait baik pihak regulator maupun pelaksana di tingkat hulu serta hilir, dapat tetap optimis guna terlaksananya tertib peredaran hasil hutan.