PROFIL BALAI

KEDUDUKAN BP2HP merupakan Unit Pelaksana Teknis di bidang pemantauan pemanfaatan hutan produksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. P.557/Menhut-II/2006 tanggal 29 Desember 2006 jo. P. 24/Mehut-II/2007 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP).

TUGAS POKOK dan FUNGSI BP2HP memiliki tugas pokok melaksanakan sertifikasi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penilaian sarana dan metode pemanfaatan hutan produksi serta pengembangan informasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi lestari. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, BP2HP memiliki fungsi : (1) Penyusunan rencana, program dan evaluasi pelaksanaan tugas pokok Balai, (2) Penilaian kinerja dan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina usaha kehutanan, (3) Penyiapan tenaga teknis bidang bina usaha kehutanan dan penyiapan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional, (4) Pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional teknis fungsional, (5) Penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina usaha kehutanan, (6) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, rencana pemenuhan bahan baku industri, industri primer dan dokumen peredaran hasil hutan, (7) Pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari, dan (8) Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga.

VISI dan MISI BP2HP Wilayah XIII Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan telah menetapkan Visi Balai:  Terwujudnya profesionalisme tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, serta pengembangan sistim informasi pengelolaan hutan produksi lestari dalam rangka tertib penata-usahaan hasil hutan guna mendukung pengelolaan hutan produksi secara lestari di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara”. Adapun Misi Balai adalah sebagai berikut: (1) Meningkatkan pelayanan dalam rangka pemberian rekomendasi ijin operasional teknis fungsional dan pemberian perpanjangan ijin operasional teknis fungsional, (2) Pemenuhan tenaga teknis di bidang bina produksi kehutanan yang berkualitas dan profesional guna terselenggaranya pengukuran dan pengujian hasil hutan sesuai peraturan yang berlaku, (3) Mengembangkan metode pemanfaatan hasil hutan guna mendukung pengelolaan hutan produksi lestari di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, (4) Mengoptimalkan penyebarluasan informasi hasil hutan dan pengelolaan hutan produksi lestari, (5) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait guna mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan kehutanan di daerah.

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) Untuk mewujudkan visi dan mis Balai untuk kurun waktu 2010-2014 dalam rangka melaksanakan program Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan  dengan program Peningkatan Usaha Kehutanan, Balai melaksanakan kegiatan Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis-Wasganis. Kegiatan balai tersebut sesuai dengan beberapa sasaran strategis balai yaitu terpenuhinya tenaga teknis yang displin dan bertangung jawab sehingga terlaksana tertib administrasi PUHH tahun 2010-2014. Dalam pelaksanaan kegiatan Pemantauan Usaha Kehutanan dan Pembinaan Ganis-Wasganis, capaian kinerja diukur melalui indikator kinerja berikut : (1) Dokumen peredaran tertib sesuai peraturan perundangan minimal 95% pada tahun 2014, (2) Kualitas kinerja Ganis-Wasganis meningkat minimal 60% di tahun 2014, dan (3) Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di 7 lokasi.

STRUKTUR ORGANISASI BP2HP dipimpin oleh seorang Kepala Balai dan terdiri dari Subbagian Tata Usaha, Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis, Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi serta Kelompok Jabatan Fungsional. Subbagian Tata Usaha memiliki tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian, keuangan, tata persuratan, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Balai.Seksi Sertifikasi Tenaga Teknis mempunyai tugas melakukan pengembangan profesi tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penyiapan tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan dan rekomendasi pemberian ijin operasional teknis fungsional serta pemberian perpanjangan atau usulan pencabutan ijin operasional teknis fungsional.Seksi Pemantauan dan Evaluasi Hutan Produksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penilaian sarana dan pengembangan metode pemanfaatan hutan produksi yang digunakan oleh tenaga teknis bidang bina produksi kehutanan, penyiapan bahan penilaian kinerja, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja usaha pemanfaatan hutan produksi jangka panjang, rencana pemenuhan bahan baku industri, industri primer dan dokumen peredaran hasil hutan serta pelaksanaan pengembangan informasi pemanfaatan hutan produksi lestari.Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Jumlah Pegawai Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XIII Samarinda sampai dengan Tahun 2013 adalah sebanyak 54 orang yang terdiri dari : Golongan   IV (2  orang), Golongan   III (36 orang), Golongan   II (9 orang) dan Golongan I(2 orang), serta Tenaga kontrak (5 orang). Dari jumlah yang ada bila dilihat berdasarkan jabatan pegawai yaitu : Kepala Balai (eselon III) sebanyak 1 orang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha / Kepala Seksi (Eselon IV) sebanyak 3 orang, Tenaga Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan sebanyak 25 orang, Tenaga Fungsional Umum/Non Struktural sebanyak 20 orang, dan Tenaga kontrak 5 orang. Keadaan pegawai bila dilihat dari latar belakang pendidikan dapat dikelompokkan sebagai berikut : S2 (strata 2) sebanyak 5 orang, S1 (strata 1)  sarjana kehutanan sebanyak 21 orang dan non kehutanan sebanyak 4 orang, Sarjana Muda / D3 sebanyak 1 orang, SKMA sebanyak 9 orang dan SLTA sebanyak 12 orang, SLTP sebanyak 0 orang, dan SD sebanyak 2 orang.

WILAYAH KERJA BALAI Wilayah kerja BP2HP Wilayah XIII Samarinda mencakup di 2 (dua) Provinsi dan 15 (lima belas) Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Provinsi Kalimantan Timur

1.        Kota Samarinda

2.       Kota Balikpapan

3.        Kota Bontang

4.       Kabupaten Kutai Kartanegara

5.        Kabupaten Kutai Timur

6.       Kabupaten Kutai Barat

7.        Kabupaten Paser

8.       Kabupaten Penajam Paser Utara

9.       Kabupaten Mahakam Ulu

10.    Kabupaten Berau

Provinsi Kalimantan Utara

1.        Kabupaten Bulungan

2.       Kabupaten Malinau

3.        Kabupaten Nunukan

4.       Kabupaten Tana Tidung

5.        Kota Tarakan

POTENSI SUMBER DAYA HUTAN Berdasarkan SK Menhut No. 79/Kpts-II/2001 tanggal 16 Maret 2001, luas daratan kedua Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara adalah 21.098.500 Ha, dimana 69,4%-nya adalah luas kawasan hutan, yaitu seluas 14.651.553 Ha, dan 66,4%-nya atau 9.734.653 Ha adalah luas kawasan hutan produksi. Luas kawasan hutan produksi tersebut terbagi 2 (dua) antara lain :Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 5.121.688 Ha, dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 4.612.965 Ha. Dari total 9.734.653 Ha luas kawasan hutan produksi tersebut, hanya sekitar 72,5% atau seluas 7.059.067 Ha saja yang sudah memiliki ijin pengusahaan hutan, adalah Ijin pengusahaan hutan di Hutan Alam seluas 5.135.002 Ha, dan Ijin pengusahaan hutan di Hutan Tanaman seluas 1.924.065 Ha.

PENGUSAHAAN HUTAN Dari total luas kawasan hutan produksi yang sudah memiliki ijin usaha pengelolaan hutan tersebut di atas (7.059.067 Ha), berikut rincian jumlah ijin dimaksud di kedua Provinsi : Provinsi Kalimantan Timur IUPHHK-HA sebanyak  66 ijin, IUPHHK-HT 40 ijin, IPK/HGU sebanyak 13 ijin, IPPKH sebanyak 53 ijin, dan IPHHK 201 ijin. Total 373 ijin. Provinsi Kalimantan Utara IUPHHK-HA sebanyak 22 ijin, IUPHHK-HT 2 ijin, IPK/HGU sebanyak 13 ijin, IPPKH 6 ijin dan IPHHK sebanyak 17 ijin. Total 60 ijin.

POTENSI TENAGA TEKNIS HUTAN Dari total 373 ijin di Provinsi Kalimantan Timur dan 60 ijin di Provinsi Kalimantan Utara, terdapat potensi tenaga teknis hutan yang selanjutnya dinamakan GanisPHPL (Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari) dan WasganisPHPL (Pengawas Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari), dengan rincian jumlah per Kabupaten sebagai berikut :

Provinsi Kalimantan Timur memiliki 1.153 orang GanisPHPL dan 540 orang WasganisPHPL :

1.        Kota Samarinda (52 GanisPHPL; 168 WasganisPHPL)

2.       Kota Balikpapan (17 GanisPHPL; 28 WasganisPHPL)

3.        Kota Bontang (2 GanisPHPL; 5 WasganisPHPL)

4.       Kabupaten Kutai Kartanegara (138 GanisPHPL; 37 WasganisPHPL)

5.        Kabupaten Kutai Timur (233 GanisPHPL; 78 WasganisPHPL)

6.       Kabupaten Kutai Barat (192 GanisPHPL; 80 WasganisPHPL)

7.        Kabupaten Paser (73 GanisPHPL; 20 WasganisPHPL)

8.       Kabupaten Penajam Paser Utara (93 GanisPHPL; 16 WasganisPHPL)

9.       Kabupaten Mahakam Ulu (111 GanisPHPL; 9 WasganisPHPL)

10.    Kabupaten Berau (242 GanisPHPL; 99 WasganisPHPL)

Provinsi Kalimantan Utaramemiliki 358 orang GanisPHPL dan 102 orang WasganisPHPL :

1.        Kabupaten Bulungan (130 GanisPHPL; 20 WasganisPHPL)

2.       Kabupaten Malinau (144 GanisPHPL; 27 WasganisPHPL)

3.        Kabupaten Nunukan (55 GanisPHPL; 37 WasganisPHPL)

4.       Kabupaten Tana Tidung (8 GanisPHPL; 12 WasganisPHPL)

5.     Kota Tarakan (21 GanisPHPL; 6 WasganisPHPL)